Postingan

Analisis berita transaksi kripto bakal kena pajak, kapan aturanya keluar?

  ANALISIS BERITA “TRANSAKSI KRIPTO BAKAL KENA PAJAK, KAPAN ATURANYA KELUAR?”   RANGKUMAN BERITA Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk mengenakan pajak ke transaksi cryptocurrency yang sedang tren di Indonesia. Saat ini, DJP sedang menyusun aturannya sembari mengkaji lebih dalam pengenaan pajak yang tepat untuk transaksi ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, pembahasan terkait pemajakan ini dilakukan dengan berbagai stakeholder terkait. Berbagai informasi mengenai kripto pun masih dalam penelitian untuk menentukan jenis pajak yang sesuai. "DJP masih melakukan kajian dan pembahasan dengan berbagai pihak yang terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah," ujarnya kepada CNBC Indonesia. Namun, ia memastikan pengenaan pajak untuk transaksi kripto akan dilakukan. Hanya saja saat ini masih dalam kajian untuk menyusun aturannya. Adapun aturannya nanti akan diterbitkan bersamaan de...

Analisis Jurnal Pajak (Sudut Pandang Hukum)

  ANALISIS JURNAL PAJAK   PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENGUSAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE ( E-COMMERCE )   DARI SUDUT PANDANG HUKUM   Sumber Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. rakyat diberi kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan lah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini didasarkan pada pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk kerperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat. Ada b...